X hits on this document

85 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 29

hal ini dapat diterangkan kepada publik jika dibutuhkan. Para penyelenggara telekomunikasi seluler menduga, munculnya persoalan ini di antaranya karena persepsi sebagian konsumen terhadap suatu tarif murah tertentu yang kemudian dianggap bersifat permanen. Padahal sebenarnya terdapat durasi waktu tertentu yang mungkin tidak diketahuinya secara jelas oleh konsumen. Para penyelenggara telekomunikasi seluler diminta untuk benar-benar konsisten dalam promosinya dan tidak memberikan data yang tidak benar. Jika terjadi, hal ini dapat dikategorikan sebagai kebohongan publik.

Para penyelenggara telekomunikasi seluler juga diminta untuk tidak mulai menciptakan kondisi perang promosi tarif yang cenderung ekstrem dan saling menjatuhkan. Hal ini selain tidak akan menguntungkan bagi industri telekomunikasi dari aspek tujuan kompetisi yang sehat, juga mudah menimbulkan penyalahgunaan informasi yang pada akhirnya justru menimbulkan persoalan hukum tertentu.

Penyelenggara telekomunikasi seluler diminta untuk dapat men-tracing secara rasional dan transparan terhadap munculnya suatu angka atau tarif murah tertentu, sehingga sesuatu yang sekilas mudah menimbulkan pro kontra dan seakan-akan ”terlalu menjanjikan” dapat diterangkan secara jelas dan obyektif.

Perhatian terhadap code of conduct (aturan etika) dalam promosi tarif pun harus diperhatikan, apalagi segmentasi pengguna jasa telekomunikasi seluler sangat beragam. Tak heran bila penyelenggara telekomunikasi seluler diminta untuk selalu bersikap pro aktif dalam menjelaskan esensi promosi tarifnya sesuai dengan segmentasinya.

III.  ICT GOVERNANCE :

Dalam Visi Dewan TIK Nasional, disebutkan bahwa Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan pada tahun 2025, dengan menciptakan

Document info
Document views85
Page views85
Page last viewedSat Dec 03 15:58:13 UTC 2016
Pages29
Paragraphs196
Words6256

Comments